Jumat 18 April 2014
skpd

HUT Otonomi Daerah XVI Tingkat Propinsi Sumatera UtaraTahun 2012

Upacara HUT Otonomi Daerah XVI Tahun 2012 Tingkat Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/04)  dipimpin oleh Plt. Gubernur Sumut H. Gatot Pudjo Nugroho, ST  selaku pembina upacara,  turut hadir Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon dan para Bupati/Wakil Bupati, Walikota Se- Sumut, unsur Muspida, Sekdaprovsu dan para Pimpinan SKPD Provsu.

 

Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan merupakan 2 (dua) variabel utama terkait implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Demikian sambutan tertulis Mendagri yang dibacakan Plt. Gubsu. H. Gatot Pudjo Nugroho, ST.

 

Lebih lanjut Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt. Gubsu mengatakan bahwa Desentralisasi saat ini telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi pasal 18, 18A dan 18B.

 

Berkenaan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, dilakukan untuk memperkuat format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan dalam format Negara federal (federalisme). Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah dan upaya menggerakkan laju pembangunan di daerah diharapkan dapat berjalan secara efektif. 3 (tiga) hal yang menjadi harapan bersama melalui implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yakni: Pertama, munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang secara signifikan akan mendukung dan memperkokoh pembangunan nasional dalam bingkai NKRI.

 

Kedua, tumbuhnya modal sosial dan partisipasi masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan (trust), toleransi, kerjasama, dan solidaritas pada masyarakat. Derajat solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat yang merentang luas pada gilirannya akan berkorelasi positif dengan kinerja pembangunan dan kualitas kehidupan demokrasi, ketiga adalah tata hubungan antara pusat-daerah diharapkan akan menjadi lebih proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk selanjutnya secara efektif meminimalisir resistensi dan gejolak terkait dengan hubungan pusat-daerah

 

Dalam dunia pemerintahan prinsipnya adalah “segalanya untuk rakyat”. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (transparansi dan akuntabilitas) sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan clean government.

 

Diakhir sambutannya, Mendagri menyampaikan beberapa hal yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan otonomi daerah yaitu strategi dan program yang inklusif, merata dan berkeadilan yang hanya dapat diwujudkan dengan hadirnya kualitas kepemimpinan (leadership) yang efektif dan bertanggung jawab di setiap tingkatan pemerintahan; kebersamaan serta sinergi positif di antara semua stakeholders; kontribusi dan dukungan masyarakat luas sebagai modal sosial (social capital) yang tidak boleh absen dalam pembangunan di segala bidang; integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan pelaku pembangunan; dan lingkungan yang kondusif.(Humas/Baho)

 

SAMOSIR DALAM ANGKA

Aspiring Geopark

HITS

Website counter